
Regulatory Compliance Adalah Dasar Kepatuhan Regulasi Bisnis
Januari 9, 2026Segregation of Duties (SoD): Definisi, Tujuan, dan Contohnya

Dalam banyak kasus fraud dan kegagalan pengendalian internal, akar masalahnya sering kali bukan teknologi yang lemah atau regulasi yang kurang lengkap, melainkan terlalu banyak kewenangan yang terpusat pada satu orang.
Ketika satu individu memegang terlalu banyak peran, mulai dari membuat keputusan, mengeksekusi transaksi, hingga melakukan verifikasi, risiko kesalahan dan penyalahgunaan wewenang meningkat secara signifikan.
Situasi ini bisa terjadi di berbagai fungsi bisnis. Misal, staf keuangan yang sekaligus menyetujui dan memproses pembayaran, admin IT yang memiliki akses penuh ke semua sistem tanpa pengawasan, atau HR yang mengelola data karyawan sekaligus payroll.
Tanpa kontrol yang memadai, organisasi menjadi vulnerable atau rentan terhadap fraud, manipulasi data, dan keputusan yang tidak objektif.
Inilah alasan mendasar mengapa prinsip Segregation of Duty (SoD) atau Pemisahan Tugas menjadi fondasi utama dalam sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang sehat.
Apa itu Segregation of Duty?
Segregation of Duty (SoD) adalah prinsip pengendalian internal yang menekankan bahwa tugas-tugas kritikal dalam suatu proses bisnis tidak boleh dijalankan oleh satu orang atau satu peran yang sama.
Dalam bahasa yang lebih sederhana, SoD adalah mekanisme “checks and balances” di dalam operasional perusahaan.
Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada satu individu pun yang memiliki kendali penuh atas seluruh proses bisnis yang rentan.
Dengan memisahkan fungsi-fungsi kunci, perusahaan menciptakan sistem pengawasan alami di mana kerja satu orang secara otomatis menjadi verifikasi bagi kerja orang lain.
Prinsip ini relevan dan dapat diadaptasi untuk semua ukuran perusahaan, dari UKM hingga korporasi besar.
Pada perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas, penerapannya mungkin lebih fokus pada pembagian tugas inti, sementara di perusahaan besar dapat diatur melalui peran (role) yang kompleks dalam sistem seperti ERP.
Kenapa Harus Ada Pemisahan Tugas?
Tanpa pemisahan tugas yang memadai, organisasi membawa risiko eksponensial yang dapat berujung pada kerugian material dan non-material. Berikut adalah risiko bisnis nyata yang muncul jika tidak ada SoD:
- Fraud dan penyalahgunaan wewenang: Ketika seseorang dapat menginisiasi dan menyetujui transaksi sendiri, peluang fraud meningkat drastis. Bahkan tanpa niat jahat, godaan untuk “jalan pintas” bisa muncul.
- Manipulasi data dan laporan: Akses yang terlalu luas memungkinkan perubahan data tanpa jejak pengawasan yang memadai. Hal ini berisiko menghasilkan laporan keuangan atau operasional yang tidak akurat.
- Kesalahan operasional yang tidak terdeteksi: Tanpa pemisahan peran, kesalahan manusia (human error) sering kali tidak terdeteksi karena tidak ada pihak lain yang melakukan pengecekan.
- Konflik kepentingan: Individu yang memegang banyak peran berpotensi membuat keputusan yang tidak objektif, baik secara sadar maupun tidak.
Pada akhirnya, lemahnya pengendalian internal akan menggerus kepercayaan manajemen, auditor, regulator, dan stakeholder lainnya. SoD membantu memastikan bahwa setiap keputusan penting melalui lebih dari satu lapisan kontrol.
Tujuan Segregation of Duty
Tujuan penerapan SoD bersifat multifaset, tidak hanya untuk “lolos audit”, tetapi untuk menciptakan bisnis yang lebih tangguh dan terkelola.
- Mencegah dan mendeteksi kesalahan sejak dini: Dengan adanya pemisahan peran, kesalahan lebih mudah teridentifikasi karena ada proses saling mengawasi antar fungsi.
- Mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang: Tidak ada satu individu yang memiliki kontrol penuh atas proses kritikal, sehingga ruang gerak untuk fraud menjadi lebih sempit.
- Memperkuat akuntabilitas dan tanggung jawab: Setiap peran memiliki batas kewenangan yang jelas. Jika terjadi masalah, penelusuran tanggung jawab menjadi lebih mudah dan objektif.
- Mendukung kepatuhan dan kesiapan audit: SoD merupakan elemen penting dalam berbagai standar pengendalian internal dan regulasi. Penerapan yang baik akan mempermudah proses audit dan compliance.
Dengan kata lain, Segregation of Duty membantu organisasi tidak hanya “patuh”, tetapi juga lebih disiplin dan matang secara tata kelola.
Contoh Segregation of Duty
Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh penerapan pemisahan tugas di beberapa fungsi operasional utama:
1. Proses Keuangan & Akuntansi
Aktivitas: Pembuatan dan pembayaran vendor.
Tanpa SoD:
- Staf AP (Account Payable) yang sama membuat master data vendor baru, memasukkan invoice dari vendor tersebut, lalu mencetak dan menandatangani cek pembayarannya.
Dengan SoD:
- Staf Procurement yang mengajukan penambahan vendor baru (diajukan ke manajer).
- Manajer Keuangan menyetujui penambahan master data vendor.
- Staf AP berbeda memasukkan invoice untuk pembayaran.
- Manajer lain (atau CFO) yang menyetujui pembayaran.
- Kasir/Treasury yang berbeda lagi yang melakukan transfer pembayaran.
2. Fungsi Human Capital (HR)
Aktivitas: Penggajian.
Tanpa SoD:
- Staf HR yang mengelola data kehadiran dan lembur juga yang menghitung dan mendistribusikan payroll.
Dengan SoD:
- Staf HR Operations mengelola data kehadiran, cuti, dan lembur.
- Staf Payroll/Keuangan yang berbeda melakukan perhitungan gaji berdasarkan data yang diberikan HR.
- Manajer Keuangan/HR menyetujui daftar gaji sebelum diproses.
- Departemen Treasury yang melakukan transfer pembayaran gaji.
Cara Menerapkan Segregation of Duty di Perusahaan
Menerapkan Segregation of Duty tidak selalu membutuhkan perubahan besar, tetapi memerlukan pendekatan yang sistematis dan realistis.
1. Identifikasi Proses Bisnis Kritikal
Mulailah dari area dengan risiko tinggi, seperti arus kas (treasury), pengadaan, penjualan, penggajian, dan akses IT. Fokus pada proses dengan dampak finansial, hukum, atau reputasi yang tinggi.
2. Pemetaan Peran & Tanggung Jawab (Role Mapping)
Untuk setiap proses, daftar semua tugas dan siapa yang melakukannya. Identifikasi di mana terjadi tumpang tindih wewenang yang berisiko (SoD conflict).
3. Penyesuaian Struktur Organisasi & Deskripsi Pekerjaan
Hasil pemetaan mungkin memerlukan redistribusi tugas, pembentukan peran baru, atau penyesuaian garis pelaporan. Pastikan deskripsi pekerjaan (job description) diperbarui.
4. Manfaatkan Teknologi dan Sistem
Sistem seperti ERP (SAP, Oracle), Software Akuntansi, atau IAM Solution (Adaptist Prime) dapat dikonfigurasi untuk memberlakukan SoD secara otomatis.
Sistem dapat mencegah satu user memiliki dua transaksi key yang bertentangan. Manfaatkan juga fitur workflow approval.
5. Komunikasi, Pelatihan, dan Pemantauan Berkelanjutan
Jelaskan “why” di balik perubahan ini kepada seluruh karyawan. SoD adalah budaya, bukan sekadar aturan teknis. Lakukan review dan monitoring berkala, terutama saat ada perubahan organisasi atau sistem, untuk memastikan penerapan SoD tetap efektif.
Kesimpulan
Segregation of Duty (SoD) jauh lebih dari sekadar checklist untuk memuaskan auditor. Ia adalah common sense bisnis yang diterjemahkan ke dalam struktur kontrol yang rasional.
SoD merupakan investasi dalam membangun ketahanan (resilience) perusahaan, yang akan melindungi aset, memastikan keakuratan data, memelihara integritas, dan pada akhirnya, menjaga keberlangsungan bisnis.
Bagi manajemen yang ingin memulai, langkah pertama adalah mengakui bahwa tidak ada perusahaan yang kebal terhadap risiko operasional dan fraud.
Mulailah dengan percakapan sederhana: “Di area mana dalam bisnis kita, satu orang memiliki kendali yang terlalu besar?” Dari sana, proses perbaikan pengendalian internal dapat dimulai secara bertahap.
Menerapkan SoD adalah tanda kedewasaan tata kelola sebuah organisasi dan komitmen nyata untuk menjalankan bisnis dengan cara yang benar, transparan, dan berkelanjutan.
FAQ: Segregation of Duty (SoD)
1. Apa itu Segregation of Duty (SoD)?
Segregation of Duty adalah prinsip pengendalian internal yang memisahkan tugas dan wewenang penting agar tidak dikuasai oleh satu orang, guna mencegah fraud dan kesalahan.
2. Mengapa Segregation of Duty penting bagi bisnis?
SoD penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, dan menjaga keandalan proses serta laporan bisnis.
3. Apa risiko utama jika Segregation of Duty tidak diterapkan?
Risiko utamanya meliputi fraud, manipulasi data, konflik kepentingan, serta lemahnya pengendalian internal dan kepercayaan stakeholder.
4. Bagaimana jika perusahaan memiliki SDM terbatas?
SoD tetap dapat diterapkan melalui kontrol kompensasi, seperti approval berlapis, review berkala, atau monitoring berbasis sistem.
5. Apakah sistem seperti ERP atau IAM mendukung Segregation of Duty?
Ya. ERP dan IAM membantu menerapkan SoD melalui kontrol akses, workflow persetujuan, dan pencatatan aktivitas secara konsisten.
6. Apakah Segregation of Duty hanya untuk kepentingan audit?
Tidak. SoD adalah alat manajemen risiko yang melindungi bisnis, bukan sekadar formalitas audit atau kepatuhan.
7. Apakah Segregation of Duty relevan dalam lingkungan kerja digital dan remote?
Sangat relevan. Dalam lingkungan digital, SoD justru semakin penting karena risiko akses sistem dan transaksi tanpa pengawasan fisik menjadi lebih tinggi.



