Anonimisasi dan pseudonimisasi adalah dua teknik berbeda untuk menyamarkan identitas pemilik data pribadi, meski keduanya kerap dianggap sebagai hal yang sama. Padahal, perbedaan keduanya menentukan apakah sebuah data masih tunduk pada UU PDP atau tidak.
Riset klasik Latanya Sweeney dari Universitas Harvard menemukan bahwa 87 persen populasi Amerika Serikat bisa diidentifikasi hanya dari kombinasi kode pos, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Temuan ini menunjukkan bahwa sekadar menghapus nama dari sebuah data belum tentu membuatnya benar-benar anonim.
Kesalahan memahami perbedaan anonimisasi dan pseudonimisasi bisa membuat perusahaan keliru menilai status kepatuhannya sendiri. Artikel ini membahas perbedaan keduanya, dasar hukumnya, dan cara memilih teknik yang tepat untuk kebutuhan bisnis.
Apa Itu Anonimisasi dan Pseudonimisasi Data Pribadi?
Anonimisasi adalah proses mengubah data pribadi sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dikaitkan dengan individu tertentu, bahkan oleh pihak yang mengubahnya sekalipun. Begitu proses ini berhasil, data yang dihasilkan tidak lagi tergolong data pribadi karena jejak identitasnya hilang secara permanen.
Pseudonimisasi adalah proses mengganti identitas asli dalam sebuah data dengan kode atau token buatan, namun identitas aslinya masih bisa dipulihkan lewat informasi tambahan yang disimpan terpisah. Karena keterkaitannya dengan individu masih bisa dipulihkan, data yang dipseudonimisasi tetap tergolong data pribadi di mata hukum.
Perbedaan Anonimisasi dan Pseudonimisasi
Perbedaan paling mendasar antara keduanya terletak pada apakah data tersebut masih bisa dikembalikan ke identitas aslinya atau tidak. Tabel berikut merangkum perbedaan utama anonimisasi dan pseudonimisasi berdasarkan Guidelines on Pseudonymisation dari European Data Protection Board.
| Aspek | Anonimisasi | Pseudonimisasi |
|---|---|---|
| Reversibilitas | Tidak dapat dikembalikan ke identitas asli | Dapat dikembalikan dengan informasi tambahan yang disimpan terpisah |
| Status sebagai data pribadi | Bukan lagi tergolong data pribadi | Tetap tergolong data pribadi |
| Cakupan UU PDP | Tidak lagi tunduk pada UU PDP | Tetap tunduk pada seluruh ketentuan UU PDP |
| Contoh teknik | Generalisasi, agregasi, penghapusan permanen | Tokenisasi, enkripsi dengan kunci terpisah |
Dasar Hukum Anonimisasi dan Pseudonimisasi dalam UU PDP
UU PDP tidak menyebut kata anonimisasi atau pseudonimisasi secara eksplisit, tetapi kewajiban menerapkan langkah teknis yang proporsional tetap mengikat setiap pengendali data. Berikut dasar hukum yang relevan untuk keduanya.
Pasal 35 UU PDP mewajibkan pengendali data menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi, dengan tingkat keamanan yang disesuaikan dengan sifat dan risiko data yang diproses. Ketentuan ini bersifat umum, sehingga perusahaan bebas memilih teknik konkret yang sesuai, termasuk anonimisasi maupun pseudonimisasi.
Sebagai pembanding, Pasal 32 ayat (1) huruf a GDPR secara eksplisit menyebut pseudonimisasi dan enkripsi sebagai contoh langkah keamanan yang tepat. Pendekatan yang lebih eksplisit ini bisa menjadi acuan praktik terbaik bagi perusahaan Indonesia yang ingin memastikan langkah teknisnya benar-benar memadai.
Kapan Harus Pakai Anonimisasi, Kapan Pseudonimisasi?
Pilihan antara anonimisasi dan pseudonimisasi bergantung pada apakah perusahaan masih memerlukan akses ke identitas asli di kemudian hari. Berikut panduan praktis untuk menentukan teknik yang sesuai dengan kebutuhan.
Anonimisasi untuk Data yang Tidak Perlu Dilacak Lagi
Anonimisasi cocok digunakan ketika data tidak lagi memerlukan keterkaitan dengan identitas individu, misalnya untuk laporan statistik atau riset agregat. Contohnya adalah data penjualan tahunan yang diolah per wilayah tanpa perlu diketahui pelanggan mana saja yang bertransaksi.
Karena sifatnya permanen, anonimisasi juga tepat digunakan saat perusahaan ingin membagikan data kepada pihak ketiga tanpa membebani diri dengan kewajiban UU PDP yang terus berlanjut. Data yang benar-benar anonim boleh diolah lebih bebas karena sudah berada di luar cakupan definisi data pribadi.
Pseudonimisasi untuk Data yang Masih Perlu Dikenali
Pseudonimisasi lebih cocok ketika perusahaan masih perlu mengenali individu di baliknya untuk keperluan operasional, misalnya menghubungkan riwayat transaksi dengan satu pelanggan yang sama tanpa menampilkan namanya ke setiap staf. Teknik ini memungkinkan analisis data tetap berjalan tanpa mengekspos identitas asli ke pihak yang tidak berkepentingan.
Pseudonimisasi juga relevan untuk pengujian sistem atau pengembangan aplikasi yang membutuhkan data realistis tanpa risiko membocorkan identitas pelanggan sungguhan. Karena statusnya tetap data pribadi, perusahaan tetap wajib menerapkan seluruh kewajiban UU PDP terhadap data yang dipseudonimisasi.
Teknik Anonimisasi dan Pseudonimisasi yang Umum Digunakan
Setiap teknik anonimisasi dan pseudonimisasi bekerja dengan cara berbeda, tergantung jenis data dan kebutuhan bisnis. Dua kelompok teknik berikut yang paling umum ditemukan dalam praktik.
Teknik anonimisasi yang umum digunakan antara lain generalisasi, yaitu mengaburkan detail data seperti mengganti usia pasti dengan rentang usia, dan agregasi, yaitu menggabungkan data individu menjadi angka kelompok sehingga titik data personal tidak lagi terlihat. Teknik lain adalah penambahan noise statistik, yaitu menyisipkan variasi acak kecil ke dalam data numerik agar pola individu sulit dilacak balik.
Teknik pseudonimisasi yang umum digunakan antara lain tokenisasi, yaitu mengganti data asli dengan token acak yang hanya bisa dipetakan kembali lewat sistem terpisah, dan enkripsi dengan kunci yang disimpan terpisah dari data itu sendiri. Data masking juga tergolong salah satu teknik yang kerap dipakai untuk pseudonimisasi, terutama untuk menyamarkan data pada lingkungan pengujian atau pengembangan sistem.
Risiko Jika Anonimisasi atau Pseudonimisasi Dilakukan Keliru
Kesalahan menerapkan anonimisasi atau pseudonimisasi bisa membuat perusahaan tetap terikat kewajiban UU PDP tanpa disadari, bahkan berujung sanksi. Kasus berikut menunjukkan bagaimana kekeliruan semacam ini terjadi di praktik nyata.
Otoritas perlindungan data Denmark, Datatilsynet, menjatuhkan denda sekitar 1,2 juta krone Denmark atau sekitar 160 ribu euro kepada perusahaan taksi Taxa 4×35 pada tahun 2018. Perusahaan ini mengira datanya sudah teranonimisasi setelah nama pelanggan dihapus, padahal nomor telepon yang masih tersimpan selama lima tahun tetap bisa mengidentifikasi individu tertentu.
Di Indonesia, kekeliruan serupa berisiko dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 57 UU PDP, yang dapat mencapai 2% dari pendapatan tahunan perusahaan. Sanksi ini berlaku karena data yang dianggap sudah aman ternyata masih tergolong data pribadi yang tunduk pada seluruh kewajiban UU PDP.
Kesimpulan
Anonimisasi dan pseudonimisasi sama-sama bertujuan melindungi identitas pemilik data, tetapi konsekuensi hukumnya sangat berbeda. Memilih teknik yang keliru bisa membuat perusahaan menganggap dirinya sudah patuh, padahal kewajiban UU PDP masih berlaku penuh.
Keputusan menggunakan anonimisasi atau pseudonimisasi sebaiknya didasarkan pada kebutuhan bisnis yang jelas, bukan sekadar asumsi bahwa menghapus nama saja sudah cukup. Evaluasi berkala terhadap teknik yang digunakan juga penting mengingat risiko re-identifikasi dapat berubah seiring waktu.
Siap Mengelola Kepatuhan Privasi sebagai Risiko Bisnis?
Lihat bagaimana GRC membantu memetakan risiko data pribadi, memantau kepatuhan UU PDP, dan menyiapkan perusahaan menghadapi audit tanpa proses manual yang rumit.
FAQ
Tidak. Anonimisasi bersifat permanen dan tidak bisa dikembalikan ke identitas asli, sedangkan pseudonimisasi masih bisa dikembalikan lewat informasi tambahan yang disimpan terpisah.
Ya. Data yang dipseudonimisasi tetap tergolong data pribadi dan tetap tunduk pada seluruh ketentuan UU PDP, karena identitas aslinya masih bisa dipulihkan.
Tidak, selama proses anonimisasinya benar-benar membuat data tidak bisa dikembalikan ke identitas siapa pun. Begitu sebuah data gagal memenuhi syarat ini, seperti kasus Taxa 4×35, data tersebut tetap dianggap data pribadi.
Keduanya sama-sama aman jika diterapkan sesuai kebutuhan, karena keamanan di sini bergantung pada kesesuaian teknik dengan tujuan penggunaan data. Anonimisasi lebih ketat untuk data yang akan dibagikan secara luas, sedangkan pseudonimisasi lebih cocok untuk data yang masih dipakai secara internal.
Tidak. UU PDP hanya mewajibkan langkah teknis yang proporsional dengan risiko lewat Pasal 35, tanpa menyebut nama teknik tertentu.
Belum tentu. Data masking baru bisa disebut anonimisasi jika hasilnya benar-benar tidak dapat dikembalikan ke identitas asli, sedangkan masking yang masih menyimpan pemetaan ke data aslinya tergolong pseudonimisasi.
