Seorang konsumen baru saja menyelesaikan transaksi di sebuah toko online. Dua hari kemudian, nomor teleponnya dibanjiri pesan promosi dari perusahaan lain yang tidak pernah ia hubungi sama sekali.
Ia tidak ingat pernah memberi izin data pribadinya dipakai pihak ketiga. Namun entah bagaimana, nomor telepon dan alamat emailnya sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuannya.
Kasus semacam ini jauh dari kata langka di industri belanja online. Laporan Cost of a Data Breach 2026 dari IBM mencatat rata-rata biaya kebocoran data secara global mencapai rekor baru, yakni US$4,99 juta per insiden.
Data pribadi pelanggan pun menjadi jenis informasi yang paling sering dicuri, muncul pada 52 persen dari seluruh insiden yang tercatat dalam laporan tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa data pelanggan bukan lagi sekadar catatan administratif, melainkan target utama kejahatan siber.
Bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia, risiko semacam ini tidak lagi bisa diserahkan begitu saja ke tim IT. UU PDP untuk e-commerce kini menjadi kerangka hukum yang mengikat setiap platform, mulai dari marketplace besar hingga toko online skala kecil, dalam mengelola data pelanggannya.
Artikel ini akan membahas secara khusus bagaimana UU PDP berlaku dalam konteks bisnis e-commerce. Pembahasan dimulai dari definisi dasar, kewajiban pelaku usaha, hak konsumen, sanksi, hingga langkah praktis yang bisa segera diterapkan.
Apa Itu UU PDP?
Sebelum membahas penerapannya di e-commerce, penting memahami dulu apa sebenarnya UU PDP itu. Banyak pelaku usaha baru mendengar istilah ini sebatas nama, tanpa benar-benar tahu apa isi dan cakupannya.
UU PDP adalah singkatan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini disahkan pada 17 Oktober 2022 dan menjadi payung hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi dalam satu peraturan yang utuh.
Perlu dicatat, UU PDP memberi masa transisi selama dua tahun sejak disahkan, yang berakhir pada 17 Oktober 2024. Sejak tanggal tersebut seluruh ketentuan, termasuk sanksi administratif dan pidana, sudah bisa diterapkan penuh kepada pelaku usaha yang melanggar, meski sejumlah peraturan turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden masih terus disusun pemerintah hingga saat ini. Kondisi ini membuat sebagian ketentuan teknis, misalnya format baku pelaporan insiden ke otoritas pengawas, masih bisa berubah sewaktu-waktu sehingga pelaku usaha e-commerce disarankan rutin memantau perkembangan regulasi turunannya.
Sebelum UU PDP terbit, aturan soal data pribadi tersebar di berbagai regulasi sektoral. Ada Undang-Undang ITE, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, hingga PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang masing-masing hanya mengatur sebagian kecil dari isu perlindungan data.
UU PDP hadir untuk menyatukan semua itu dalam satu kerangka hukum yang lebih jelas dan mengikat. Undang-undang ini mengatur siapa saja yang boleh mengumpulkan data pribadi, bagaimana data itu harus diproses, sampai sanksi apa yang menanti jika terjadi pelanggaran.
Ada tiga pihak utama yang diatur dalam UU PDP. Pertama, subjek data pribadi, yaitu individu yang datanya dikumpulkan, seperti pelanggan yang belanja di toko online.
Kedua, pengendali data pribadi, yaitu pihak yang menentukan tujuan dan cara pengolahan data, misalnya perusahaan e-commerce itu sendiri. Ketiga, prosesor data pribadi, yaitu pihak yang memproses data atas instruksi pengendali, contohnya penyedia layanan cloud atau vendor pembayaran digital.
Data pribadi dalam UU PDP juga dibagi menjadi dua kategori. Data pribadi bersifat umum mencakup nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan data yang jika dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang.
Data pribadi bersifat spesifik mencakup data kesehatan, data biometrik, data genetika, data keuangan pribadi, dan data anak. Kategori kedua ini mendapat perlindungan lebih ketat karena risikonya terhadap subjek data jauh lebih besar jika disalahgunakan.
Mengapa UU PDP Sangat Relevan bagi Bisnis E-commerce?
Tidak semua jenis usaha mengumpulkan data pribadi sebanyak dan sesering platform e-commerce. Karakteristik inilah yang membuat UU PDP untuk e-commerce menjadi perhatian khusus, bukan sekadar aturan tambahan yang bisa diabaikan begitu saja.
Volume dan Sensitivitas Data yang Tinggi
Setiap transaksi di platform e-commerce melibatkan data seperti nama lengkap, alamat pengiriman, nomor telepon, riwayat pembelian, hingga informasi pembayaran. Semakin besar skala bisnis, semakin banyak pula data sensitif yang tersimpan dalam sistem.
Sebagai contoh, sebuah marketplace dengan jutaan transaksi bulanan otomatis menyimpan jutaan catatan alamat dan nomor kartu. Jika satu saja titik kebocoran ditemukan, dampaknya bisa menyebar ke banyak pelanggan sekaligus dalam waktu singkat.
Kepercayaan Konsumen sebagai Faktor Penentu
Konsumen semakin selektif memilih tempat belanja online berdasarkan seberapa aman platform tersebut mengelola data mereka. Survei State of Digital Trust 2026 dari Usercentrics, yang melibatkan 11.000 konsumen di tujuh pasar global, menemukan bahwa 52 persen konsumen bersedia membayar lebih mahal, rata-rata premium 7 persen, kepada merek yang menunjukkan transparansi dan perlindungan data yang kuat.
Sebagai gambaran, dua toko online menjual produk serupa dengan harga hampir sama. Konsumen cenderung memilih toko yang mencantumkan kebijakan privasi jelas dan sertifikasi keamanan, meski harganya sedikit lebih tinggi.
Kewajiban sebagai Pengendali Data
UU PDP menegaskan bahwa siapa pun yang menjalankan bisnis, termasuk perorangan yang berjualan dari rumah melalui e-commerce, dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Status ini membawa konsekuensi hukum langsung, karena pengendali data bertanggung jawab penuh atas cara data pelanggan diproses.
Artinya, sebuah toko online skala UMKM yang berjualan lewat marketplace pun tetap terikat kewajiban yang sama seperti perusahaan besar. Skala usaha kecil tidak membuat kewajiban ini otomatis gugur.
Kewajiban Pelaku Usaha E-commerce di Bawah UU PDP
Setelah memahami mengapa UU PDP begitu relevan bagi e-commerce, langkah berikutnya adalah mengetahui kewajiban konkret yang harus dipenuhi. Berikut beberapa kewajiban utama yang wajib diperhatikan pelaku usaha e-commerce.
1. Memperoleh Persetujuan yang Sah dari Konsumen
Pengumpulan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan eksplisit dari pemiliknya. Konsumen perlu tahu data apa saja yang dikumpulkan dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan.
Contohnya, saat konsumen mendaftar akun baru, formulir pendaftaran sebaiknya mencantumkan kotak centang persetujuan yang terpisah dari syarat dan ketentuan umum. Persetujuan semacam ini seharusnya tidak disembunyikan dalam teks panjang yang jarang dibaca pelanggan.
2. Menjaga Keamanan Data secara Teknis dan Organisasi
Pelaku usaha wajib menerapkan langkah keamanan yang memadai untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan data, mulai dari enkripsi data transaksi dan pembatasan akses internal, hingga pemantauan aktivitas sistem secara berkala. Sebagai gambaran, tim IT sebuah e-commerce sebaiknya membatasi akses ke database pelanggan hanya untuk staf yang benar-benar membutuhkannya, karena akses yang terlalu longgar justru memperbesar celah penyalahgunaan data dari dalam.
Pemetaan data pribadi biasanya jadi titik awal sebelum kontrol akses ini bisa diterapkan secara tepat sasaran, seperti dijelaskan lebih rinci dalam panduan Record of Processing Activities (ROPA).
3. Melaporkan Insiden Kebocoran Data
Jika terjadi kebocoran data, UU PDP mewajibkan pengendali data melapor kepada otoritas terkait dan subjek data paling lambat 3×24 jam sejak insiden diketahui, dan keterlambatan pelaporan dapat memperberat sanksi yang dijatuhkan kemudian. Contohnya, jika sistem pembayaran sebuah toko online diretas pada hari Senin, perusahaan wajib mengirim notifikasi resmi kepada pelanggan terdampak paling lambat Kamis pagi minggu yang sama, lengkap dengan penjelasan data apa saja yang terdampak dan langkah mitigasi yang sudah diambil.
4. Membatasi Transfer Data ke Luar Negeri
Banyak platform e-commerce menggunakan layanan cloud atau vendor asing untuk menyimpan data. UU PDP mengatur bahwa transfer data lintas negara hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau lebih baik.
Sebagai contoh, sebelum menggunakan server cloud yang berlokasi di luar Indonesia, tim legal perusahaan perlu memastikan penyedia layanan tersebut memenuhi standar perlindungan data yang dipersyaratkan.
Hak Konsumen sebagai Subjek Data dalam Belanja Online
UU PDP tidak hanya membebani pelaku usaha dengan kewajiban, tapi juga memberi konsumen sejumlah hak yang bisa mereka gunakan kapan saja. Memahami hak-hak ini penting agar pelaku usaha e-commerce siap merespons permintaan pelanggan dengan tepat, sekaligus punya alur kerja yang jelas seperti dibahas dalam panduan privacy compliance praktis, bukan sekadar dijanjikan di kebijakan privasi tanpa mekanisme nyata.
- Hak untuk mengetahui dan mengakses data. Konsumen berhak tahu data apa saja yang disimpan tentang dirinya dan meminta salinannya. Contohnya, pelanggan bisa meminta riwayat data pribadi yang tersimpan di akun marketplace miliknya.
- Hak untuk memperbaiki data. Konsumen berhak memperbarui data yang salah atau sudah tidak relevan. Misalnya, mengubah alamat pengiriman yang sudah pindah rumah.
- Hak untuk menghapus data. Konsumen dapat meminta penghapusan datanya jika tujuan pengumpulan sudah tidak berlaku lagi. Contohnya, pelanggan yang menutup akun bisa meminta datanya dihapus permanen dari sistem.
- Hak menarik kembali persetujuan. Konsumen berhak menarik persetujuan yang pernah diberikan kapan pun. Misalnya, berhenti berlangganan notifikasi promosi yang sebelumnya disetujui.
- Hak mengajukan gugatan. Jika terjadi pelanggaran yang merugikan, konsumen berhak menggugat pengendali data secara hukum. Contohnya, konsumen yang datanya bocor dan disalahgunakan untuk penipuan bisa menempuh jalur hukum perdata.
Sanksi Jika E-commerce Melanggar UU PDP
Pelanggaran terhadap UU PDP bukan perkara ringan dan bisa berdampak besar pada kelangsungan bisnis. Berikut gambaran jenis sanksi yang bisa dijatuhkan, mulai dari yang paling ringan hingga paling berat.
| Jenis Sanksi | Contoh Bentuk Sanksi |
|---|---|
| Administratif | Peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif |
| Pidana | Penjara dan/atau denda bagi pihak yang sengaja mengumpulkan atau membocorkan data pribadi secara melawan hukum |
| Pemulihan Reputasi | Kehilangan kepercayaan konsumen yang berdampak pada penurunan penjualan dalam jangka panjang |
Sanksi administratif biasanya dijatuhkan lebih dulu sebelum kasus berlanjut ke ranah pidana. Namun, dalam kasus pelanggaran yang disengaja dan merugikan banyak subjek data sekaligus, ancaman pidana bisa langsung diterapkan tanpa melalui tahap administratif.
Langkah Praktis Menyiapkan Bisnis E-commerce Menghadapi UU PDP
Memahami aturan saja tidak cukup tanpa langkah nyata untuk menerapkannya. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa mulai dijalankan pelaku usaha e-commerce sejak sekarang, termasuk pertimbangan tata kelola risiko yang lebih luas seperti dibahas dalam panduan GRC untuk kepatuhan data.
- Lakukan pemetaan data (data mapping). Identifikasi data pribadi apa saja yang dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan ke pihak ketiga. Contohnya, buat daftar lengkap mulai dari data pendaftaran akun hingga data pembayaran yang tersimpan di sistem.
- Perbarui kebijakan privasi. Pastikan kebijakan privasi ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan mencantumkan tujuan pengumpulan data secara jelas. Contohnya, ganti kalimat hukum yang berbelit dengan penjelasan singkat yang langsung dipahami pelanggan awam.
- Terapkan enkripsi dan kontrol akses. Lindungi data sensitif dengan enkripsi dan batasi siapa saja yang bisa mengaksesnya. Contohnya, terapkan otentikasi dua faktor untuk akun admin yang mengelola data pelanggan.
- Siapkan sistem tanggap insiden. Buat prosedur baku untuk merespons kebocoran data dalam waktu cepat sesuai batas waktu yang diatur UU PDP. Contohnya, tunjuk tim khusus yang bertanggung jawab mengoordinasikan notifikasi ke pelanggan dan otoritas saat insiden terjadi.
- Latih karyawan secara rutin. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menangani data pelanggan dengan aman. Contohnya, adakan pelatihan singkat setiap kuartal tentang cara mengenali email phishing yang menyasar data internal.
Kepercayaan konsumen terhadap keamanan sebuah platform juga terbukti memengaruhi keputusan belanja mereka secara langsung. Laporan State of Ecommerce Trust 2026 dari TrustedSite mencatat bahwa 82 persen pembelanja online mengaku lebih percaya pada toko yang menampilkan trust badge terverifikasi pihak ketiga dibanding toko yang tidak menampilkannya sama sekali.
Kesimpulan
UU PDP untuk e-commerce bukan sekadar formalitas hukum yang bisa ditunda pelaksanaannya. Aturan ini menyentuh langsung cara bisnis online mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data pelanggan setiap hari.
Dari kewajiban memperoleh persetujuan, menjaga keamanan data, hingga memenuhi hak-hak konsumen, semua elemen ini saling terkait membentuk fondasi kepercayaan pelanggan. Perlu diingat, penerapannya tidak bisa instan karena sejumlah aturan turunan masih dalam proses penyusunan pemerintah, sehingga pelaku usaha e-commerce tetap perlu fleksibel menyesuaikan kebijakan internalnya seiring regulasi teknis diterbitkan secara bertahap.
Menyiapkan kepatuhan UU PDP secara manual sering kali memakan waktu dan rawan celah, apalagi bagi bisnis e-commerce dengan volume data pelanggan yang besar. Sebagai catatan transparansi, artikel ini dipublikasikan oleh Accelist Adaptist Consulting dan turut merekomendasikan produk milik perusahaan sendiri.
Siap Mengelola Kepatuhan Privasi sebagai Risiko Bisnis?
Lihat bagaimana GRC membantu memetakan risiko data pribadi, memantau kepatuhan UU PDP, dan menyiapkan perusahaan menghadapi audit tanpa proses manual yang rumit.
FAQ
Ya. Selama mengumpulkan dan mengelola data pelanggan, UMKM tetap dikategorikan sebagai pengendali data dan terikat kewajiban yang sama seperti perusahaan besar.
Paling lambat 3×24 jam sejak insiden diketahui, kepada otoritas terkait maupun pelanggan yang terdampak.
Mulai dari sanksi administratif (peringatan, denda, penghentian pemrosesan data), sanksi pidana (penjara/denda untuk pelanggaran yang disengaja), hingga kerugian reputasi jangka panjang.
